Peta Jakarta

Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada.

"Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal.

Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja tapi tidak bisa satu dua tahun, itu butuh masterplan yang besar dan belum ada," kata dia.

Syahrial mengibaratkan memindahkan ibukota seperti membuat kota baru. Kehidupan ini mulai dari lingkup manusia yang berkerja di dalamnya,  sistem IT, infrastruktur fisik pendukung, juga sistem birokrasi yang harus dipikirkan. Jangan sampai hanya karena keinginan untuk pindah, nantinya biaya operasional yang ada justru semakin mahal.

Tahap pemindahan itu, kata dia, terlebih dahulu perlu dibuat desain dari kota yang diinginkan. "Karena memindahkan kota, layaknya memindahkan sebuah kehidupan," ujar Syahrial. 

Artinya bagaimana membuat konsep tata kota mulai dari landscape (tidak bergunung-gunung dan terlalu datar), kemudian perencanaan kota termasuk membuat pemetaan dengan matang.

Mahalnya biaya yang dibutuhkan itu antara lain adalah untuk pembangunan kantor, perumahan, tempat bisnis, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah dan lain sebagainya. Persiapan ini perlu dibuat dengan matang, agar sebuah ibukota itu jangan sampai salah konsep seperti Jakarta.

"Kalau mau pindah, jangan sampai amburadul lagi," katanya. Syahrial pun menunjuk banyak kota besar di Indonesia yang dalam perkembangannya sekarang mulai salah kelola.

Meski tidak berencana pindah, namun demikian, Pemerintah Pusat mengakui kesulitan menata Jakarta. Pasalnya kota pemerintahan yang sedang dibangun ini adalah sebuah kota yang dibangun dari sebuah kampung. Semuanya dilakukan spontan tanpa rencana strategis dan konsep yang jelas. Tak heran Kota Jakarta sulit disebut sebagai kota pemerintahan, kota bisnis, atau kota pendidikan.

"Kalau kami mau langsung paksakan, tentu akan banyak korban. Namanya juga kota dibangun dari kampung yang sudah ada. Jadi kalau mau begini, tentu yang punya tanah minta ganti mahal, trus spekulan main, ini kan repot," kata dia.

Sumber - VivaNews